Permenhut No : P.2/Menhut-II/2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja SMK Kehutanan

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P. 2/Menhut-II/2013

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 

P.44/MENHUT-II/2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan 

Nomor P.44/Menhut-II/2009 telah ditetapkan 

Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah 

Kejuruan Kehutanan;

b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri 

Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 yang 

mengubah Peraturan Menteri Kehutanan

P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Kehutanan, kedudukan Sekolah 

Menengah Kejuruan Kehutanan yang semula berada 

di bawah dan bertanggungjawab kepada Pusat 

DIKLAT Kehutanan menjadi berada di bawah Badan 

Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut 

maka perlu mengubah Peraturan Menteri Kehutanan 

Nomor P.44/Menhut-II/2009 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan

dengan Peraturan Menteri Kehutanan;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3419); 

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3888) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang- undang ...- 2 -

3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4301);

4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 

Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi 

Kementerian Negara;

5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi 

Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/MenhutII/2009 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan;

7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/MenhutII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana 

telah dirubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan 

Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2264/M.PANRB/8/2012 tanggal 2 Agustus 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG 

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN 

NOMOR P.44/MENHUT-II/2009 TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH 

MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN.

PASAL I

Mengubah ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan 

Nomor P. 44 /Menhut-II/2009 sehingga keseluruhan pasal 1 berbunyi 

sebagai berikut :

(1) Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan yang selanjutnya disebut SMK 

Kehutanan adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pendidikan

menengah kejuruan formal di lingkungan Kementerian Kehutanan yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan 

Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan.

(2) Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan dipimpin seorang Kepala 

Sekolah.

PASAL II ...- 3 -

PASAL II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 15 Januari 2013

MENTERI KEHUTANAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 Januari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 117

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

ttd.

KRISNA RYA